Sistem Pengawasan Daerah Terintegrasi

Kabupaten Klungkung

Dikelola oleh Inspektorat

SISWASDA digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan internal pemerintah daerah.

Pengawasan Terintegrasi

Mengelola proses pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan temuan, hingga tindak lanjut dalam satu sistem terpusat.

Peran Pengawasan Internal dalam Pemerintahan Daerah

Tailwind card

Pengawasan internal memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.

Peran Inspektorat

Inspektorat Daerah sebagai APIP berperan dalam pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kinerja perangkat daerah.

Transisi ke Sistem

SISWASDA mendukung proses tersebut melalui sistem pengawasan terintegrasi dan terdokumentasi.

Apa itu SISWASDA?

Sistem pengawasan daerah terintegrasi untuk mendukung peran Inspektorat secara terstruktur dan terdokumentasi.

Terintegrasi

Seluruh data dan proses pengawasan dikelola dalam satu sistem terpusat untuk menjaga konsistensi dan kemudahan penelusuran informasi.

Terstruktur

Mendukung alur pengawasan yang jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Terdokumentasi

Setiap tahapan pengawasan tercatat secara sistematis sebagai bagian dari akuntabilitas dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Monitoring Tindak Lanjut

Memudahkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan secara berkelanjutan dan terukur.

Pelaporan Terpusat

Mendukung penyusunan laporan pengawasan yang lebih cepat, konsisten, dan berbasis data terintegrasi.

Akses Berbasis Peran

Pengelolaan akses sistem disesuaikan dengan peran dan kewenangan pengguna untuk menjaga keamanan dan ketertiban administrasi.

Alur Pengawasan Internal Daerah

Tahapan pengawasan yang terstruktur dari perencanaan hingga pelaporan, didukung oleh SISWASDA.

Perencanaan Pengawasan

Penyusunan rencana pengawasan berdasarkan prioritas, risiko, dan kebijakan pengawasan daerah.

Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan rencana dan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Temuan & Rekomendasi

Pencatatan hasil pengawasan berupa temuan dan rekomendasi sebagai dasar perbaikan kinerja.

Tindak Lanjut

Pemantauan dan verifikasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan oleh perangkat daerah terkait.

Rencana Kerja

Audit

Hasil Pemeriksaan

Manfaat SISWASDA dalam Pengawasan Daerah

Mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif, terdokumentasi, dan terintegrasi.

Pengelolaan Data Terpusat

Memudahkan pengelolaan dan penelusuran data pengawasan dalam satu sistem terintegrasi.

Monitoring Tindak Lanjut

Mempermudah pemantauan pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan secara berkelanjutan.

Pelaporan Lebih Efisien

Mendukung penyusunan laporan pengawasan secara sistematis dan terdokumentasi.

Transparansi Pengawasan

Meningkatkan keterbukaan informasi proses pengawasan sesuai kewenangan.

Pengelolaan Data Terpusat

Memudahkan pengelolaan dan penelusuran data pengawasan dalam satu sistem terintegrasi.

Monitoring Tindak Lanjut

Mempermudah pemantauan pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan secara berkelanjutan.

Pelaporan Lebih Efisien

Mendukung penyusunan laporan pengawasan secara sistematis dan terdokumentasi.

Transparansi Pengawasan

Meningkatkan keterbukaan informasi proses pengawasan sesuai kewenangan.

Akses Aplikasi Terkait SISWASDA

Pilih aplikasi sesuai peran dan kebutuhan pengguna.

SIAP AKSI

Platform pengaduan bagi masyarakat dan pegawai internal untuk menyampaikan keluhan serta dugaan pelanggaran secara transparan dan profesional.

Akses SIAP AKSI

Whistle Blower System

Sistem pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan mendukung pemantauan tindak lanjut laporan.

Sampaikan Laporan

Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dan sistem SISWASDA berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin akuntabilitas dan kepastian hukum.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Menjadi acuan fundamental dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kerangka kerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mekanisme dan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh APIP.

Peraturan Bupati

Peraturan teknis implementasi pengawasan dan sistem pengaduan elektronik.